Pemerintah Berencana Bangun Pelabuhan Ekspor Ikan

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk membangun empat pelabuhan untuk ekspor ikan di luar Jakarta. Ini untuk mengurangi pasokan ikan dari seluruh penjuru Indonesia ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilincing, Jakarta.

Direktur Pelabuhan Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan Bambang Sutejo mengatakan proyek itu bakal berjalan seiring dengan revitalisasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Sejak diluncurkan tahun lalu hingga saat ini, SLIN dinilai berjalan lamban.

"Kita lihat SLIN kok belum jadi-jadi juga. Makanya kita coba konektivitas ini, sekarang sedang dalam tahap kajian," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (14/3).

AMKRI Tolak Ekspor Kayu Gelondongan

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menolak rencana pemerintah untuk membuka kran ekspor log (kayu) ke luar negeri. Pihaknya menilai, rencana tersebut akan mematikan pabrik mebel dan furnitur lokal karena terancam kekurangan bahan baku.

Hal ini disampaikan Ketua Umum AMKRI, Soetono saat Pameran Furnitur Indonesia-Internasional di JIEXPO. Dia menentang rencana ekspor log oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono.

"Isu ekspor log atau kayu gelondongan adalah pemikiran gendeng dan site back. Kalau bahan baku di ekspor, di sini tidak ada kayu dong. Menanam tidak mau, tapi jualnya mau cuma ingin duitnya cepat saja," keluh dia kepada wartawan, Jumat (14/3/2014).

Kemenperin: 25 Persen IKM Pangan Mampu Ekspor

Kuta (ANTARA News) - Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah memperkirakan sekitar 25 persen industri kecil dan menengah (IKM) di bidang pangan sudah mampu ekspor ke mancanegara, meskipun masih dalam volume yang sedikit.

"Sekitar seperempatnya (IKM) sudah bisa ekspor," katanya pada lokakarya pendalaman kebijakan industri untuk wartawan di Kuta, Bali, Jumat.

Diakuinya, hal itu baru survei kecil-kecilan dari suatu pameran pangan terbesar di Jakarta yang diikuti sekitar 400 -- 500 IKM.

"Sekitar 100 sampai 150 IKM pangan tersebut sudah melakukan ekspor," ujar Euis.

Ekspor Furniture Bisa Tembus US$ 3 Miliar

Jakarta - Internasional Furniture & Craft Fair Indonesia (IFFINA) kembali digelar, 14-17 Maret 2014 di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Perhelatan tahun 2014 ini mengusung tema "Green Living for a Better Future".

Acara ini bertujuan mendorong kinerja ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke mancanegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Taufik Gani, Jumat (14/3).

Ekspor Mebel Indonesia Masih Kalah Dari Malaysia dan Vietnam

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) menyatakan ekspor industri furnitur atau mebel Indonesia saat ini masih kalah dengan Malaysia dan Vietnam.

"Kita hanya peringkat ke-13 sebagai negara pengekspor industri mebel," kata Ketua Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Soenoto di sela acara Indonesia Internasional Furniture Expo 2014 (IFEX) di Jakarta, Selasa.

Menurut Soenoto, total ekspor mebel dunia sepanjang 2013 mencapai 124 miliar dolar AS. Sedangkan porsi ekspor mebel Indonesia hanya mencapai 1,5 persen dari total tersebut, atau hanya 1,7 miliar dolar AS.

"Posisi Indonesia jauh di bawah ekspor mebel Vietnam yang mampu mencapai ekspor sekitar 4,2 miliar dolar AS. Malaysia saja yang SDM dan SDA jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia mampu mengekspor mebel sebesar 2,4 miliar dolar AS," kata dia.

Toyota Minta Kemudahan Untuk Mendongkrak Ekspor

Liputan6.com, Jakarta PT Toyota Astra Motor terus menggencarkan ekspor produksi mobil yang dibuat di Indonesia. Setelah empat produk andalannya diekspor ke berbagai negara, Toyota Indonesia berencana untuk menambah dua produk kendaraan roda empat untuk diekspor.

Untuk mempermudah proses ekspor tersebut, Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Johnny Darmawan mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

"Kami melaporkan bahwa Toyota akan menggiatkan ekspor. Kami cerita bahwa pabrik baru kami ditujukan untuk ekspor, ada Vios dan Yaris, itu sebagai tambahan. Kan Fortuner, Kijang, Avanza, (dan produk LCGC) diekspor semua," ujar Johnny usai acara penyambutan tim Avanzanation Journey 2014 di Tebet, Jakarta, Minggu (9/3/2014).

Jalankan UU Minerba, Ekspor Mineral Bakal Naik

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik menerangkan, meski larangan ekspor mineral mentah mengancam defisit neraca perdagangan, namun kondisi itu akan berbalik dalam jangka satu atau dua tahun ke depan.

"Ada yang bilang akan terjadi defisit. Saya bilang itu memang benar. Tapi mulai 2015 ini saya perkirakan akan membaik," kata Wacik di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Menurut data yang ia peroleh, defisit ekspor produk mineral pada 2014 mencapai US$4 miliar. Kondisi itu, lantaran pada 12 Januari 2014 lalu pemerintah menyetop ekspor mineral mentah secara penuh.

Namun, ia memastikan, nilai ekspor produk mineral di 2015 diproyeksikan mencapai US$200 juta akibat proses nilai tambah dari pengolahan dan pemurnian (smelter) tambang.

"Memang kalau dilihat kita akan mengalami deifisit. Namun karena ada UU Minerba yang mewajibkan untuk mengolah memunrikan produk mineral, maka nilai ekspor ini kembali naik. Sebab, nilai jual dari produk yang bernilai tambah kan cukup tinggi," tutur dia.

Bahkan ia mengklaim dengan terbangunnnya sejumlah smelter pada 2016, maka proyeksi ekspor produk mineral bakal meningkat jauh lebih signifikan. "Di 2016 kami proyeksikan ekspor produk mineral bakal mencapai US$16 miliar."

Gagal Larangan Ekspor Mineral di 2014, Wamenkeu: Itu Yang Terakhir!

OkeZone.com JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah sungguh belajar dari pengalaman sebelumnya ketika gagal menerapkan larangan ekspor bahan mineral di tahun 2014.

"Memang kita 2014 kemarin belum berhasil pastikan smelter, tapi itu yang terakhir," tutur Bambang ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Dia menyatakan pemerintah saat ini akan memastikan seluruh instrumen pengawalan perwujudan hilirisasi industri mineral, diterapkan sepenuhnya oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

"Kita coba ikat semua pemangku kepentingan untuk sama-sama jalan dan serius wujudkan hilirisasi di dalam negeri dengan bangun smelter," terangnya.

Seperti diketahui, untuk mewujudkan hilirisasi industri mineral di dalam negeri pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Keterlambatan pembangunan industri hilirisasi oleh pihak korporasi ditambah kurangnya pengawasan oleh otoritas terkait, akhirnya di awal 2014 melaluo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur larangan ekspor bahan mineral mentah dikeluarkan.

Apakah kali ini pembanguna industri hilirisasi akan terwujur hingga jatuh temponya di tahun 2017? Patut dikawal. (rzk)

Ekspor Garmen RI Kalah dari Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Meski ekspor garmen (pakaian jadi) Indonesia masih kalah dari sejumlah negara lain pada 2013, Ketua Umum Yayasan Karya Kreatif Nusantara, Iman Sucipto meyakini, usaha pakaian jadi atau garmen dari tenun dan batik memiliki prospek cerah.

Iman mengatakan, unsur kebudayaan Indonesia dapat mendukung perkembangan busana ke depan. Apalagi pakaian jadi dari tenun dan batik begitu digemari sehingga dapat mendukung ekspor garmen Indonesia.

"Setidaknya 20% dari garmen yang diekspor berasal dari bahan batik dan tenun," ujar Iman, Kamis (6/3/2014).

Freeport dan Newmont Masih Dilarang Ekspor

KOMPAS - JAKARTA -Sampai saat ini PT Freeport Indonesia, PT Newmont Pacific Indonesia, dan PT Vale Indonesia (INCO) belum membangun pabrik pengolahan mineral (smelter). Secara otomatis ketiga perusahaan tersebut, masih dilarang melakukan ekspor mineral.

"Jadi belum termasuk Vale, Freeport, dan Newmont," ujar Wacik usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (6/3/2014).

Jero Wacik menjelaskan saat ini sudah 25 perusahaan yang sudah memenuhi itikad baik untuk membangun smelter. Kementerian ESDM pun akan memberi ijin kepada 25 perusahaan tersebut selain Freeport, Vale, dan Newmont, untuk melakukan ekspor.

"Sekarang sudah ada 25 perusahaan sudah selesai," ungkap Wacik.

Wacik menambahkan pemerintah tidak akan menunggu semua kontrak karya menyelesaikan smelter. Karena itu 25 perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan membangun smelter akan didahulukan untuk ekspor mineral setengah jadi.

"Jadi kalau dulu kita tunggu biar semua, daripada menunggu semuanya kan lama," jelas Wacik.

Jero Wacik Senang Ekspor Mineral Turun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku senang dengan adanya penurunan ekspor mineral mentah. Pasalnya hal itu sudah menjadi program kerja pemerintah untuk melindungi mineral dalam negeri. Wacik menjelaskan sebelum tanggal 12 Januari yang lalu, ekspor mineral mentah masih banyak. Namun setelah tanggal 12 Januari ekspor mineral mentah turun drastis.

"Saya senang kemarin saudara (wartawan) juga mengikuti laporan BPS ekspor mineral mentah yang 1 Januari sampai 11 Januari masih banyak," ujar Wacik di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (6/3/2014).

Wacik pun menilai ketegasan pemerintah melarang ekspor sudah diikuti oleh hampir seluruh perusahaan tambang mineral. "Karena memang berlaku mulai 12 Januari jam 00, sudah mulai nol nol nol begitu kan, jadi sudah mulai berhenti," ungkap Wacik.

Wacik menambahkan dengan adanya pelarangan tersebut, kekayaan dalam negeri bisa terlindungi. Jika memang terjadi ekspor mineral, nilainya sudah tinggi karena sudah diolah melalui smelter, sesuai ketentuan UU Minerba No.4 tahun 2009. "Karena amanah UU ini sangat baik, kita harus melindungi jumlah mineral kita, kita harus melindungi tanah air kita, tidak boleh tanah air digaruk terus diekspor begitu," papar Wacik.

Dari data Badan Pusat Statistik ekspor komoditas mineral yakni bijih, kerak dan abu logam turun hingga 70,13 persen. Sepinya ekspor tiga komoditas ini karena sejak 12 Januari lalu ekspor mineral mentah dilarang seperti diatur dalam Undang-undang Minerba.

Mendag Akui Defisit Akibat Larangan Ekspor Bahan Tambang Mentah

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menegaskan akan meneruskan kebijakan larangan ekspor bahan tambang mentah sebagai dukungannya terhadap rencana jangka panjang yang disusun pemerintah.

JAKARTA — Dalam bincang-bincang pertamanya dengan pers sejak dilantik pada 14 Februari lalu, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi di Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan kinerja ekspor Indonesia semakin sehat.

Namun Menteri Lutfi juga mengakui perdagangan Indonesia dengan berbagai negara selama Januari 2014 defisit, akibat pemerintah melarang ekspor bahan tambang mentah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba. Defisit perdagangan Indonesia pada Januari 2014 sebesar 430,6 juta dolar Amerika.

Menteri Perdagangan: Nilai Ekspor Bijih Mineral USD6 Miliar

JAKARTA - Pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo beberapa waktu lalu yang akan mendiskon besaran bea keluar minerba disambut baik oleh Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi. Menurutnya, hal ini baik karena akan meningkatkan daya kompetisi Indonesia di kancah internasional.

"Kalau memang terjadi discount rate berarti kan nilai kompetitif daripada barang mentah mineral kita akan lebih kompetitif di luar," katanya, Selasa (4/4/2014).

Cegah Penurunan Ekspor, 8 Perusahaan Boleh Ekspor Konsentrat

Merdeka.com - Hingga Februari 2014, Kementerian Perdagangan sudah memberikan izin ekspor konsentrat mineral kepada delapan perusahaan tambang. Langkah ini dipercaya bisa menghambat penurunan nilai ekspor akibat pelarangan ekspor mentah (ore material) yang berjalan sejak 12 Januari lalu.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi di Jakarta, Selasa (4/3). Dia mengatakan potensi anjloknya nilai ekspor hingga USD 6 miliar tahun ini, dapat ditekan, selepas ada izin ekspor kepada beberapa perusahaan itu.

Penurunan Ekspor Karena UU Minerba Sudah Diprediksi

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Laju penurunan ekspor lantaran larangan ekspor mineral mentah seiring pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang efektif 12 Januari 2014, telah diperkirakan sebelumnya. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus kepada Republika, Selasa (4/3).

"Kebijakan tersebut ditempuh untuk mendorong pengembangan industri pengolahan hasil tambang mineral," ujar Bobby.Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor pada Januari 2014 sebesar 14,48 miliar dolar AS. Realisasi ini lebih rendah dibanding nilai ekspor Desember 2013 yang tercatat 16,96 miliar dolar AS atau turun 14,63 persen. Penurunan nilai ekspor salah satunya diakibatkan penurunan ekspor nonmigas, khususnya pada ekspor bijih, kerak dan abu logam. Jika pada Desember 2013 nilai ekspor kelompok ini mencapai 977 juta dolar AS, maka pada Januari 2014 nilainya menurun menjadi 291,8 juta dolar AS atau turun 70,13 persen.